Ranah.co.id - Kepolisian Republik Indoensia (Polri) meminta agar peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 bertanggungjawab dalam memanfaatkan ruang digital, sehingga tidak menyebarkan Hoaks dan Ujaran Kebencian seperti yang terjadi tahun 2019.
Wakabareskrim Polri, Irjen. Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, pihaknya tidak ingin ruang digital dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan sarana pemecah belah.
"Para calon harus bertanggungjawab dalam memanfaatkan ruang digital. Harus menyebarkan program kerja, visi dan misi, sehingga tidak terjadi polarisasi. Masyarakat jadi bisa menilai dengan objektif dan membawa Indonesia menjadi lebih baik," ujar Asep dikutip dari Tribratanews, Jumat (6/1/2023).
Menurut Asep, ruang digital memang menjadi sarana yang baik untuk mempromosikan diri para calon. Ruang digital mampu menyebarkan informasi para calon dengan cepat dan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi.
Namun, ia mengingatkan, para calon agar tidak menggunakan ruang digital untuk menyebar hoaks dan tidak ingin kejadian seperti pemilu 2019 terulang lagi.
"Tahun 2019, 67,2 persen hoaks terkait isu politik. Ini harus menjadi pembelajaran. Kejadian seperti di Pemilu 2019 tidak boleh terjadi lagi di 2024, karena berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama-sama kita perangi hoaks di ruang digital. Sehingga perpecahan bisa dihindari dan ruang digital Indonesia bisa menjadi kekuatan bagi bangsa kita," katanya.
Diketahui, Kemenkominfo RI juga telah memblokir 1.321 konten Hoaks dalam ranah politik hingga 3 Januari 2023.
Kemenkominfo RI, Johni G. Plate mengatakan, dinamika pada tahun politik salah satunya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian dengan berbagai variabelnya seperti politik identitas mencapai ribuan konten.
Ribuan konten itu telah diblokir oleh Kemenkominfo karena berpotensi menimbulkan hal yang kontraproduktif dan mengancam persatuan negara
Baca Juga:4 Kader Baru PPP yang Diperkenalkan di Tasyakuran HUT Ke-50, Eks Deputi BIN Ikut Merapat
"11 streaming radikal dan 86 URL telah kami blokir karena berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya dikutip dari purwokerto.suara.com, Jumat (6/1/2023).
Dia menegaskan, Pemilu adalah momentum untuk menentukan arah bangsa dan seluruh warga negara bisa berpartisipasi untuk memilih pemimpin.
