Ranah.co.id - Selain terbentur akibat kerjasama JICA dan pemerintah Indonesia berakhir 31 Januari 2023, persoalan pembangunan Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan juga terkendala akibat adanya keberatan dari warga, dan harus dicarikan solusinya segera.
Persoalan itu mencuat dalam rapat yang digelar Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPR) Sumbar serta kepala ODP, rapat itu juga diikuti konsultan JICA via Zoom, Kamis (5/1/2023).
Menurut Mahyeldi, rapat itu senagaja digelar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang-Pekanbaru, khususnya di Limapuluh Kota yang juga mendapat keberatan dari masyarakat di lima nagari yang ada di sana.
"Hal ini menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini," ujar Mahyeldi dalam rapat tersebut.
Baca Juga:Polri Ingatkan Peserta Pemilu Tak Menyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Ruang Digital
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab, Widya Putra menjelaskan, bahwa dari lima nagari tersebut, tinggal dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol.
Untuk solusinya, kata Widya, Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan tersebut.
"Kita optimis bahwa dua nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima nagari ini untuk mendengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar," ucapnya.
Lalu, Anggota Dewan Perwakialan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” kata Evi.
Baca Juga:Tanggapan TegasKetua RT Terkait Isu Rozy Selingkuh dengan Mertua Sendiri
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyinggung soal tanggunjawab Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah soal lambannya pembangunan jalan tol.
Menurut Supardi, lambannya progres pengerjaan tol Padang-Pekanbaru merupakan tanggungajwab Gubernur Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan," ujar Supardi dikutip dari sumbar.suara.com, Jumat (6/1/2023).
Bicara soal pembebasan lahan yang belum tuntas, kata Supardi, itu tanggungjawab gubernur, sementara bupati dan wali kota hanya sebagai eksekutor saja.
